Baru Dilantik, Direksi Baru Antam Diterpa Isu SARA Hingga Ex Pecatan

3 Jan 2022  |  954x | Ditulis oleh : Kak Min
Baru Dilantik, Direksi Baru Antam Diterpa Isu SARA Hingga Ex Pecatan

Dunia jagat maya dihebohkan dengan terungkapnya nama-nama direksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang baru. Pasalnya, susunan direksi yang dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), 23 Desember 2021 itu dinilai bermasalah.

Di antara permasalahan yang disorot netizen adalah berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terbukti, empat dari lima direksi Antam yang baru terpilih merupakan suku Batak. Bahkan tak hanya direksi, jabatan Komisaris Utama Antam yang terpilih juga berasal dari suku Batak.

Netizen juga semakin heboh karena tak ada satupun dari direksi yang beragama Islam. Kesemuanya merupakan Non Muslim. Atas kondisi itu, tidak sedikit netizen yang bertanya-tanya: Apakah Antam akan dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan untuk satu golongan tertentu menjelang Pilpres 2024.

Persoalan lain yang juga dipermasalahkan netizen adalah masuknya Caleg gagal dari PDI Perjuangan Basar Simanjuntak dalam jajaran direksi Antam. Padahal selain ia gagal dalam pencalonannya sebagai Anggota DPR RI dalam Pemilu 2019, ia disebut juga gagal saat dipercaya sebagai Direktur di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

"Basar caleg gagal PDIP, juga gagal sebagai direktur di Otorita Danau Toba dan tidak memiliki track record yang baik. Pak Erick malah menunjuk dia sebagai Direktur SDM (PT Antam). Memang di internal Antam tidak punya kader-kader yang bagus gitu?,” ujar Widi dalam akun media sosialnya, Selasa, 28 Desember 2021.

Tidak hanya Basar Simanjuntak. Munculnya nama Dolok Robert Silaban yang menjabat Direktur Pengembangan Usaha PT Antam juga jadi bahan kritik. Pasalnya Dolok pernah diberhentikan oleh Antam beberapa tahun silam, karena selain bermasalah juga tidak memiliki prestasi berarti.

“Coba bayangkan, Dolok Robert ini kan sudah diberhentikan Antam sejak 6 tahun silam, disinyalir tidak memiliki prestasi apa-apa dan pernah membuat masalah di Antam. Sekarang malah menduduki direksi, Antam kayak perusahaan abal-abal saja,” tulis pemilik akun Twitter @Saraswti.

Diketahui, pada RUPSLB 23 Desember lalu, semua direksi PT Antam diganti dengan wajah baru. Mereka adalah Nico Kanter yang menjabat sebagai Direktur Utama Antam. Kemudian Direktur Pengembangan Usaha dijabat oleh Dolok Robert Silaban, dan Direktur Operasi & Produksi dipegang I Dewa Bagus Sugata Wirantaya. Sementara Elisabeth RT Siahaan ditunjuk sebagai Direktur Keuangan & Management Resiko dan Basar Simanjuntak ditunjuk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Berikut beberapa cuitan netizen yang heboh menanggapi direksi baru PT Antam:

"Siapa yg pilih semua direksi ini, knp minoritas semua?? Apa maksud kalian?? Memangnya Antam ini punya nenek moyangnya minoritas?," tulis pemilik akun Twitter @rudisirait8, 26 Desember 2021.

"Mantap..Batak semua..," kata pemilik akun Alboy_aboe disertai emoticon tertawa. Lalu ada pula yang menulis, "Non-is mendominasi, kalau nggak dibilang semua."

"Diisi yg paling NKRI, dan yg konon minoritas. Sikaat semua mumpung ada kesempatan. Hehehhe......," tulis I Bima.

"Tapi mereka sllu teriak diskriminasi..padahal mereka yg paling parah mempraktek kan nya.." tulis akun lainnya.

"Wow...inikah yg disebut kebhinekaan???" tulis akun lainnya. Bahkan ada pula yang berseloroh menyebut PT Antam sudah seperti anak usaha PT Toba.

Diketahui, kehebohan warganet ini berawal dari cuitan mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Ia melalui akun Twitter miliknya @msaid_didu pada 25 Desember 2021, menulis, "Silakan publik menilai ada apa yg agak "aneh" dari Susunan Direksi dan Komisaris BUMN ini."

Cuitannya ini merespons nama-nama direksi baru PT Antam yang diposting akun @OfficialAntam pada 24 Desember 2021.

(RadarNonstop)

Berita Terkait
Baca Juga:
Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Ekonomi yang Lebih Besar Selain Pandemi

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Ekonomi yang Lebih Besar Selain Pandemi

Nasional      

27 Okt 2021 | 795 Kak Min


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada ancaman lain yang mengganggu ekonomi selain pandemi saat ini. Bahkan menurutnya, ancaman selain pandemi ini memerlukan penanganan yang tanpa ...

Hujan Mulai Deras? 6 Tips Yang Perlu Kamu Lakukan Saat Rumah Dilanda Banjir

Hujan Mulai Deras? 6 Tips Yang Perlu Kamu Lakukan Saat Rumah Dilanda Banjir

Tips      

5 Jan 2020 | 1353 Kak Min


Jakarta - Curah hujan yang tinggi di awal tahun 2020 mengakibatkan Jabodetabek, dan beberapa daerah di Indonesia dilanda banjir. Bahkan, curah hujan awal tahun ...

Masalah Utama Indonesia Bukan Radikal dan Taliban, Tokoh NU: Korupsi dan Keadilan

Masalah Utama Indonesia Bukan Radikal dan Taliban, Tokoh NU: Korupsi dan Keadilan

Nasional      

19 Agu 2021 | 1340 Kak Min


Tokoh Nahdlatul Ulama Taufik Damas menyoroti masalah utama Indonesia. Dan hal itu bukanlah soal radikal dan Taliban, Taufik justru sebut masalah utama Indonesia yaitu korupsi dan ...

Cek Ongkir dan Cek Tarif Pengiriman Lebih Mudah dengan Aplikasi Shipper

Cek Ongkir dan Cek Tarif Pengiriman Lebih Mudah dengan Aplikasi Shipper

Nasional      

21 Des 2022 | 495 Kak Min


Sekarang ini jamannya online, semua orang dimudahkan dalam segala hal termasuk dalam berbelanja semua kebutuhan dari A sampai Z bisa dibeli lewat online. Jadi tidak heran jika banyak sekali ...

7 Cara Membuat Masker Alami Untuk Wajah, Intip Deh!

7 Cara Membuat Masker Alami Untuk Wajah, Intip Deh!

Herbal      

5 Jun 2020 | 1634 Kak Min


Masker wajah merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh wanita untuk merawat kesehatan dan kecantikan wajahnya. Zaman sekarang tidak sedikit masker wajah yang diproduksi oleh ...

25 Tahun Memperjuangkan Reformasi, Tapi  Junjung Paslon Pendukung Nepotisme? Rugi Dong!

25 Tahun Memperjuangkan Reformasi, Tapi Junjung Paslon Pendukung Nepotisme? Rugi Dong!

Nasional      

10 Feb 2024 | 167 Kak Min


Januari lalu, gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan ...